Setelah tertatih-tatih menyusun APBD 2015, perseteruan antara DPRD DKI dan Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok masih jauh dari kata selesai. Bahkan konflik tersebut memasuki babak baru.
Beberapa anggota DPRD DKI berencana menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sebelumnya melalui Hak Angket, DPRD DKI menyatakan bahwa Gubernur DKI melanggar undang-undang dan etika. Dengan HMP ini, ada beberapa kemungkinan opsi yang terjadi mulai dari teguran keras hingga pemberhentian (pemakzulan) terhadap Gubernur DKI.
Berbagai perdebatan seru terjadi di berbagai media, baik televisi, surat kabar, tak terkecuali media sosial bahkan obrolan dalam warung kopi. Sebagian ada yang mendukung Pak Gubernur dan sebagian lagi mendukung DPRD DKI.
Continue reading